Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga

PERTIMBANGAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan

  1. bahwa dalam kondisi tertentu yang diduga kuat akan menimbulkan risiko pengalihan/penarikan dana nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akibat tingkat imbalan yang tidak kompetitif dan wajar (displaced commercial risk), LKS membuat kebijakan yang dikenal dengan metode perataan pendapatan yang antara lain berupa: 1) perataan pendapatan tanpa membentuk cadangan penyesuaian keuntungan, dan 2) perataan pendapatan dengan membentuk cadangan penyesuaian keuntungan (Profit Equalization Reserve/PER).
  2. bahwa praktik perataan pendapatan dengan atau tanpa pembentukan cadangan penyesuaian keuntungan dalam bagi hasil dana pihak ketiga yang dilakukan oleh LKS memerlukan ketentuan syariah yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan operasionalnya.
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Metode Perataan Pendapatan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Majelis Ulama Indonesia
Nomor
87/DSN-MUI/XII/2012
Tahun
2012
Tentang
Fatwa DSN-MUI Tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga
Ditetapkan Tanggal
21 Desember 2012
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Sumber

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 melalui link di bawah ini:

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Definisi:
BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Reupload Via : https://drive.google.com

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Recent Posts

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

4 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

4 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

4 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup…

4 minggu ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

4 minggu ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan…

4 minggu ago

This website uses cookies.

Read More