Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/SK/II/2016

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/SK/II/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/SK/II/2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan

  1. bahwa perkembangan kegiatan keperdataan khusus menuntut penyelesaian kepailitan dengan lebih cepat sekaligus sebagai wujud indikator daya saing nasional dalam era globalisasi;
  2. bahwa terhadap kebutuhan konkrit untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dengan antara lain memberikan akses yang lebih baik terhadap keadilan;
  3. bahwa Mahkamah Agung perlu melakukan pemetaan ulang dan menentukan kebijakan terbaik yang dapat diambil Mahkamah Agung dalam menyiasati kebutuhan prosedur penyelesaian kepailitan gugatan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum acara yang berlaku;
  4. bahwa Mahkamah Agung perlu menyiapkan rekomendasi tentang solusi terbaik yang dapat diambil negara dalam rangka memberikan akses terbaik bagi masyarakat pencari keadilan melalui penyelesaian perkara kepailitan;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai d di atas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja guna menyusun strategi jangka menengah sampai panjang terkait dengan penyelesaian kepailitan, dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
  6. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

DETAIL PERATURAN

Entitas
Mahkamah Agung
Nomor
19/KMA/SK/II/2016
Tahun
2016
Tentang
Kep Ketua MA Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan
Ditetapkan Tanggal
11 Februari 2016
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Sumber

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Silahkan download Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 19/KMA/SK/II/2016 melalui link di bawah ini:

Download PDF (211.37 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Reupload Via : https://drive.google.com

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Recent Posts

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

3 minggu ago

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup…

3 minggu ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024

Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

3 minggu ago

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan…

3 minggu ago

This website uses cookies.

Read More