Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981
Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/kotamadya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978
Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah yang Diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975
Ketentuan-ketentuan Teknis Administrasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa dan Ganti Rugi Atas Tanah Tanah yang Terkena Ketentuan-ketentuan Landreform
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1975
Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pembayaran Ganti Rugi Secara Langsung
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1973
Penguasaan Terhadap Tanah-tanah Perkebunan Terlantar dan atau Ditelantarkan di Daerah Propinsi Jawa Barat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.45/DJA/TAHUN 1973
Perpanjangan Pemberian Hak Guna Usaha kepada P.n. Perkebunan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973
Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971
Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah