Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan

bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam pemrosesan penerbitan dan pendaftaran izin usaha pertambangan berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang yang telah memenuhi ketentuan, pemrosesan pembatalan dan/atau pembekuan status izin usaha pertambangan terdaftar, serta pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan bagi Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan putusan pailit dari pengadilan.
bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan masih menimbulkan beberapa permasalahan antara lain terkait tumpang tindih wilayah sama komoditas, Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pembekuan status izin usaha pertambangan terdaftar yang dilatarbelakangi sengketa antar pemegang saham, sehingga perlu mengatur dan menyesuaikan kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan.