Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 585 Tahun 2018

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 585 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Sungai danau Satiji dan Bunati Provinsi Kalimantan Selatan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 585 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 285 Tahun 2013 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Pa da Perairan Sungai Danau Satui Provinsi Kalimantan Selatan, Perairan Sungai Danau Satui telah ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I;
  2. bahwa dengan meningkatnya kunjungan kapal dan kegiatan alih muat kapal (iranshipraeat) muatan batu bara di Perairan Sungai Danau Satui serta beberapa terminal untuk kepentingan sendiri di Bunati, untuk menjamin keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta kelancaran berlalu lintas perlu dilakukan perluasan Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Perairan Sungai Danau Satui dan Bunati Provinsi Kalimantan Selatan;
  3. bahwa berdasarkan hasii penelitian evaluasi, dan verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran pada Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Perairan Sungai Danau Satui, telah memenuhi kriteria faktor di haar kapal dan faktor kapal yang merapengaruhi keselamatan berlayar, sehingga dapat diberikan perluasan perairan wajib pandu;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Perairan Sungai Danau Satui dan Bunati Provinsi Kalimantan Selatan;

DETAIL PERATURAN

Entitas
Kementerian Perhubungan
Nomor
KP 585 Tahun 2018
Tahun
2018
Tentang
Kepmenhub Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Sungai danau Satiji dan Bunati Provinsi Kalimantan Selatan
Ditetapkan Tanggal
9 April 2018
Diundangkan Tanggal
9 April 2018
Berlaku Tanggal
9 April 2018
Sumber

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Silahkan download Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 585 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:

Download PDF (1.97 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Sumber file : https://jdih.perhubungan.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Recent Posts

Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024

Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024

Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024

Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024

Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024

Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024

Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

This website uses cookies.

Read More