Peraturan Badan Keamanan Laut

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 ini ditetapkan dengan pertimbangan

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pemisahan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
  3. bahwa sebagai akibat dari penggabungan tersebut terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  4. bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  5. bahwa dengan adanya kebijakan dalam bidang pertahanan/ keamanan telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

DETAIL PERATURAN

Entitas
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor
VI/MPR/2000
Tahun
2000
Tentang
Ketetapan MPR Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ditetapkan Tanggal
18 Agustus 2000
Diundangkan Tanggal
Berlaku Tanggal
Sumber

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Silahkan download Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 melalui link di bawah ini:

Download PDF (343.29 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

BN = Berita Negara
TBN = Tambahan Berita Negara

Reupload Via : https://drive.google.com

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

ppedia

Share
Published by
ppedia

Recent Posts

Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024

Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024

Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024

Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024

Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024

Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024

Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan

3 minggu ago

This website uses cookies.

Read More