Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-procurement) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

ABSTRAK

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektivitas dan transparansi persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dasar hukum Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974,
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Keppres Nomor 80 Tahun 2003,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007,
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008.

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (2.13 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.