Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012

PeraturanPedia.com – Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTrw) Kota Ambon Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2031

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Ruang Wilayah Kota Ambon sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia di Kota Ambon, memiliki letak dan kedudukan strategis dengan keanekaragaman ekosistem laut pulau merupakan potensi yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengarahkan pembangunan di Kota Ambon, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Ambon tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu direvisi sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah Kota Ambon.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008;
22. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008;
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;
47. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;
48. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
50. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
51. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
52. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;
53. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991;
54. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996;
55. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001;
56. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009;
57. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009;
59. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005;
60. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2009;
61. Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Ambon Nomor 1 Tnhun 1986;
62. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006;
63. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2006;
64. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006;
65. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2006;
66. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2007;
67. dan eraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.