Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah kota yang pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1950
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (118.82 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.