Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa arsip sebagai fakta autentik dari setiap kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah bukti kinerja setiap elemen pemerintahan daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai sangat penting dan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pertanggungjawaban, pelayanan publik, pelindungan aset, penegakan hak dan kewajiban serta bagi penyelesaian berbagai masalah hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
arsip sebagai memori kolektif Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari memori kolektif bangsa adalah salah satu sumber pembelajaran utama bagi setiap generasi, sebagai nilai kehidupan bermasyarakat serta kinerja pemerintahan dan pembangunan;
serta dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertanggungjawabannya, penyelenggaraan kearsipan dalam lingkup Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan dan Perseorangan harus dilakukan dengan sistem penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif, terpadu, serta berkesinambungan, sehingga perlu menetapkan PERDA

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah:

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
Undang-Undang Nomor 53 Th. 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Th. 2008;
Undang-Undang Nomor 43 Th. 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Th. 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Th. 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Th. 2012;
Perka ANRI Nomor 24 Th. 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Th. 2015 stdd Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Th. 2015;
Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 3 Th. 2016;
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Th. 2014 stdd Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Th. 2019