Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Keberadaan luas lahan pertanian di Wilayah Kota Bima setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah perlu diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021,
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi meliputi:
a. perencanaan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. penelitian;
e. pemanfaatan;
f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. pembinaan;
h. pengendalian;
i. pengawasan;
j. pembiayaan, dan
k. peran serta masyarakat. Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Walikota setelah dilakukan verifikasi. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dengan lahan pengganti selanjutnya agar diintegrasikan dalam perubahan Perda tentang RTRWP/RTRW. Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.