Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008
15. Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999
16. Kepmendagri dan Otda Nomor 8 Tahun 2000
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2007
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2008
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sari Kota Binjai. Ketentuan yang diubah, yaitu:
Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
(1)Direktur diangkat oleh Walikota atas usulan Badan Pengawas. (2)Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (3)Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (57.38 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.