Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang selama ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan kembali, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
31. Permenkominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008
32. PB Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PERM.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009
33. Permendag Nomor 50/M-Dag/PER/10/2009
34. Permendag Nomor 08/M-Dag/PER/3/2010
35. Kepmenhub Nomor KM 66 Tahun 1993
36. Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1999
37. Kepmenhub Nomor KM. 21 Tahun 2001
38. Kepmenhub Nomor KM. 35 Tahun 2003
39. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang golongan retribusi;
wilayah pemungutan;
masa retribusi dan saat retribusi terutang;
tata cara pemungutan retribusi;
sanksi administrasi;
tata cara penagihan;
penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa;
pemanfaatan;
keberatan;
pengembalian kelebihan pembayaran;
pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
peninjauan tarif retribusi;
pemeriksaan;
insentif pemungutan;
penyidikan, dan
ketentuan pidana.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (593.47 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.