Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah perlu mengoptimalkan penyaluran modal usaha mikro dan koperasi serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor. Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, maka untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan perlu mengganti BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bogor.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang No 16 Tahun 1950
3. Undang-Undang No 7 Tahun 1992
4. Undang-Undang No 21 Tahun 2011
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014
6. PBI No 14/9/PBI/2012
7. POJK No 20/POJK.03/2014
8. POJK No 4/POJK.03/2015
9. POJK No 5/POJK.03/2015
10. POJK No 13/POJK.03/2015
11. POJK No 44/POJK.03/2015
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2006
13. POJK No 12/POJK.03/2016
14. Peraturan Daerah Kota Bogor No 2 Tahun 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat bank Kota Bogor dengan sistematika berikut:

1. Ketentuan Umum 2. Pendirian 3. Tujuan dan Kegiatan Usaha 4. Modal 5. Organ 6. Struktur Organisasi 7. Pegawai 8. Perencanaan dan Pelaporan 9. Tahun Buku dan Penggunaan Laba 10. Pembinaan 11. Kerja Sama 12. Pembubaran 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (205.76 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.