PeraturanPedia.com – Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 sehubungan dengan uji materil atas penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah:
- UUD 1945,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956,
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Penyesuaian Tarif Retribusi 8. Tata Cara dan Wilayah Pemungutan 9. Masa Retribusi dan Retribusi Terutang 10. Tata Cara Pembayaran 11. Tata Cara Penagihan 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 13. Keberatan 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15. Kedaluwarsa Penagihan 16. Insentif Pemungutan 17. Ketentuan Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penutup
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2020 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.