Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2019

PeraturanPedia.com – Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. a.bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
2. b.bahwa benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja penyelenggara daerah, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Walikota ini memuat:
10 Bab dan 15 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Sumber Benturan Kepentingan;
Bab III Jenis Benturan Kepentingan;
Bab IV Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan;
Bab V Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
Bab VI Identifikasi Benturan Kepentingan;
Bab VII Mekanisme Pengenaan Sanksi;
Bab VIII Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan;
Bab IX Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan;
Bab X Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2019 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.