Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan, maka dipandang perlu adanya peraturan mengenai Izin penggunaan;
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2000 tentang Izin Undang-undang gangguan bagi kegiatan usaha, Perusahaan dan Industri tidak sesuai lagi dengan lajunya perkembangan dunia usaha, sehingga perlu dirubah dan diganti dengan peraturan baru;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2005 ini adalah:

Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Kepmendagri Nomor 4 Tahun 1997
Kepmendagri Nomor 174 Tahun 1997
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001
Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2002.

Perda ini mengatur tentang Izin Gangguan bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri, meliputi Ketentuan Perizinan;
Pengawasan dan Pengendalian;
Retribusi;
Jenis-jenis Usaha, Perusahaan dan Industri;
Kewajiban dan Larangan;
Sanksi Administrasi;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana;
Ketentuan Peralihan.