Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021

Materi Pokok:

mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Maksud pengelolaan BMD adalah untuk:

a. mengamankan BMD;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD, dan
c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan BMD. Tujuan pengelolaan BMD adalah untuk:

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah;
b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD, dan
c. mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis. Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

a. pejabat pengelola BMD;
b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c. pengadaan;
d. penggunaan barang;
e. pemanfaatan;
f. pengamanan dan pemeliharaan;
g. penilaian;
h. pemindahtanganan;
i. pemusnahan;
j. penghapusan;
k. penatausahaan;
l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m. pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
n. BMD berupa rumah negara, dan
o. ganti rugi dan sanksi.