Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para Pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiabahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerahbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing, Pemerintah Kota Lhokseumawe berwenang untuk memungut Retribusi perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Asing yang merupakan pemberian perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja tenaga Kerja Asing

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2020 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001
3. 13 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
12. Permennaker Nomor 10 Tahun 2018

Dalam Qanun ini mengatur 31 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
BAB III Golongan Retribusi;
BAB IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
BAB V prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan BesaranTarif;
BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
BAB VII Wilayah Pemungutan;
BAB VIII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;
BAB IX Penentuan Pembayaran, tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan pembayaran;
BAB X Pemanfaatan Penerimaan Retribusi;
BAB XI Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
BAB XII Penyidikan;
BAB XV Insentif Pemungutan;
BAB Insentif Pemungutan;
BAB XVI ketentuan Pidana;
BAB XVII Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (5.56 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.