Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Madiun, maka perlu dilakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Madiun, maka perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dan acuan PUG, ruang lingkupnya meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan dan pemberdayaan;
c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
d. peran serta masyarakat;
e. pembinaan;
f. penghargaan, dan
g. pendanaan.