Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Makassar yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta kemajuan masyarakat dibidang teknologi telekomunikasi yang terus meningkat sehingga kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi juga semakin meningkat, maka dipandang perlu melakukan pengendalian dan menetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas, etribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jenis retribusi jasa umum yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat memungut Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Makassar

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ,
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikas,
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moda,
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ,
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ,
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan,
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (145.01 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.