Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk penataan bangunan agar ssuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya penatan bangunan dalam wilayah Kota Makassar, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Bangunan, dipandang materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknolifi serta tuntutan pesatnya pembangunan fisik di wilayah Kota Makassar

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 ini adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi ,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria ,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ,
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan,
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otomom,
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , Keputusan Presisen Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden .