Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Sebagai konsekwensi logis berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, perlindungan dan pengendalian terhadap urusan ketenagakerjaan dalam Kota Makassar, seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan, sehingga Peraturan daerah nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Makassar Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2002 Seri C Nomor 4) perlu dicabut untuk disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Makasar.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta,
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ,
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan,
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ,
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ,
7. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh ,
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, . Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1871 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-kabupaten Gowa, maros dan pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan ,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota , . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden , Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk – produk Hukum Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, . peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1998 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang,
15. PeraturaDaerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengolahan Keuangan Daerah.

PENGATURAN, PERLINDUNGAN DAN JASA PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (98.92 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.