Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter masyarakat yang anti tindak pidana korupsi;
bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat membangun prilaku dan budaya anti korupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
bahwa dalam rangka pembinaan peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, berilmu, jujur, disiplin, cakap, mandiri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab, perlu diselenggarakan Pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang Satuan Pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2023 ini adalah:

Dasar Hukum: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016.