Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kota Mojokerto mengamanatkan pencabutan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Keperidudukan .

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012.

( 1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan;
(3) Kutipan Akta Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri;
(4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan se bagaimana dimaksud:
a. FC KTP dan KK calon pasangan;
b. FC KTP dan KK Orang tua calon pasangan;
c. Surat Penetapan Perkawinan dari gereja d. FC Akta Kelahiran calon pasangan;
e. FC KTP 2 orang saksi;
f. Pas Foto berpasangan warna sebanyak 5 lembar;