Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Galian pertambangan mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah administrasi Kota Pagar Alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan potensi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan umum yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bahan Galian C sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan perda baru.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menguraikan definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Diatur tentang asas dan tujuan, kewenangan, wilayah pertambangan, data dan informasi, usaha pertambangan, izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban, penciutan wilayah izin usaha pertambangan, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, berakhirnya izin usaha pertambangan, usaha jasa pertambangan, penggunaan tanah untuk kegiatan operasi produksi, peningkatan nilai tambah, pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara, divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki oleh asing, tata cara penyampaian laporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat, penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bahan Galian C

Download Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2013 melalui link di bawah ini:

Download PDF (2.28 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.