Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempatkan domisilinya. Dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepenatausahaan, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2013 ini adalah:

Dasar hukum dalam Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010
Permen PU Nomor 04/PRT/M/2011
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2011.

Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur juga asas, maksud, dan tujuan, usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, hak dan kewajiban pemegang IUJK, laporan pertanggungjawaban unit kerja/instansi yang memberikan IUJK, pemberdayaan dan pengawasan, sanksi administrasi, sistem informasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.