Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan Pasal 8 Perda Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, perlu diatur pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan dan tata cara pemungutan retribusinya untuk meningkatkan PAD di bidang pendaftaran perusahaan dan pemberian izin usaha perdagangan. Adanya Keputusan Walikota Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Retribusi Usaha Perdagangan serta penambahan objek pengaturan dan retribusi Wajib Daftar Perusahaan, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan perda.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 ini adalah:

1. Bedijfreglementerings Ordonnantie 1934
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1959
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
12. Keppres Nomor 44 Tahun 1999
13. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001
15. Kep DPRD Nomor 14 Tahun 2002.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembinaan dan retribusi wajib daftar perusahaan dan izin usaha perdagangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memuat:
hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Diatur tentang maksud dan tujuan, pendaftaran dan perizinan, perubahan dan penghapusan, subyek dan obyek, retribusi, golongan retribusi, tolok ukur penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan penyetoran retribusi, sanksi administrasi, keberatan atas penetapan retribusi, pengembalian atas kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan dan ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembinaan Bidang Industri Usaha Peraturan Daerahngangan

Download PDF (1.74 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.