Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame, guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggu. Untuk memberikan pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan perizinan penyelenggaraan reklame, sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi penataan, pengaturan, dan penertiban titik lokasi serta tata cara pemasangan reklame yang baik dan benar, perlu adanya pengaturan pemberian izin penyelenggaraan reklame. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
21. Keppres 32 Tahun 1990
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.

Dalam peraturan ini diatur mengenai:
ketentuan umum, maksud dan tujuan, perizinan, perusahaan jasa periklanan dan/atau biro reklame sebagai penyelenggara reklame, lokasi reklame, kewajiban dan larangan, penyidikan, penyidikan, ketentuan pidana, penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame

Download PDF (1.1 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.