Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2003 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka mengefektifkan pelaksananaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk berdasarkan Perda Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, maka perlu menetapkan Perda baru sebagai pengganti Perda Nomor 8 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 24 Tahun 2001 tentang Reribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pengenal dan Akta Catatan Sipil yg sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2003 ini adalah:

1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25
2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130
3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751
4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
14. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001
16. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2002
17. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan/atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi penduduk serta penerbitan nomor induk pendudukan, nomor induk kependudukan sementara, Kartu Keluarga, Karta Tanda Penduduk, dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan. Akta pencatatan kependudukan adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai:
peristiwa kelahiran, perkawinan, dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak. Retribusi penyelenggaraan pendaftaran dan catatan sipil adalah biaya yang dipungut atas pelayanan, pembuatan, dan penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pendataan dan pendaftaran, pemungutan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.89 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.