Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan Prasarana, Sarana, Utilitas perumahan dan permukiman yang memadai;
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Pemukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Daerah, penyerahan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
Undang – Undang Nomor 16 tahun 1950
Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011

1. tujuan dan prinsip 2. wewenang 3. perumahan dan permukiman 4. penyediaan PSU 5. penyerahan PSU 6. persyaratan penyerahan PSU 7. tim verifikasi 8. tata cara penyerahan 9. pengawasan dan pengendalian 10. larangan 11. ketentuan pidana