Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam Wilayah Kota Prabumulih

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pengusahaan Migas baik dalam rangka Otonomi Daerah, Dekonsentrasi maupun Tugas Perbantuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2003 ini adalah:

Dasar hukum dalam Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Keppres Nomor 18 Tahun 1988
Keppres Nomor 44 Tahun 1999.

Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi dalam wilayah Kota Prabumulih dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang wewenang penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, pemberian izin, persetujuan, dan tata cara permohonan kegiatan, jangka waktu berlakunya izin, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.