Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 ini adalah:

Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2011
PERMENPPPA Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPPPA Nomor 7 Tahun 2018.

Dalam peraturan ini diatur mengenai:
ketentuan umum, tugas dan kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, ketentuan sanksi administrasi, pembiayaan, ketentuan penutup.