Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Limbah Cair

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan ijin pembuangan air limbah dan retribusi air limbah sejalan dengan pengawasan dan pengendalian sarana pembuangannya. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Cair.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 ini adalah:

1. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
13. KEMENKES Nomor 137/MENKES/Per/VIII/1977
14. KEMENKLH Nomor Kep-02/MENKLH/1988
15. KEMENDAGRI Nomor 48 Tahun 1993
16. KEMENKLH Nomor Kep-51/MENLH/10/1995
17. KEPMENKLH Nomor Kep-52/MENLH/10/1995
18. KEPMENLH Nomor Kep-58/MENKLH/10/1995
19. KEPMENDAGRI Nomor 174 Tahun 1997
20. KEPMENDAGRI Nomor 119 Tahun 1998
21. KEMENKLH Nomor 113 Tahun 2003
22. KEMENKLH Nomor 111 Tahun 2003
23. KEMENKLH Nomor 142 Tahun 2003
24. SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002
25. PERDAKOT SAMARINDA Nomor 04 Tahun 2002
26. Surat MENKEU RI Nomor S-076/MK.10/2006 tanggal 29 Mei 2006.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan limbah cair yang meliputi, antara lain:
Objek dan Subjek Retribusi;
Ketentuan Air Limbah;
Kewajban Memiliki Izin;
Saluran Air Limbah;
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
Dasar dan Besarnya Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah;
Perizinan Pembuangan Air Limbah;
Ketentuan Perizinan;
Tata Cara dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
Pembayaran dan Penetapan;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
Kadaluwarsa Penagihan;
Keberatan;
Pembukuan dan Pemeriksaan;
Sanksi Administrasi;
Ketentuan Pidana;
Penyidikan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Lain-lain, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (185.51 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.