Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
2. bahwa adanya kebutuhan utama dalam menjamin hak-hak disabilitas yang ada selama ini dirasakan kurang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya;
3. bahwa untuk melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020
13. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020

Di dalam Peraturan Daerah iini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum Bab II Ragam dan Hak Penyandang Disabilitas Bab III Perencanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab IV Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab V Komisi Disabilitas Daerah Bab VI Pendanaan Bab VII Koordinasi dan Evaluasi Bab VIII Partisipasi Penyandang DIsabilitas dan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Hak Penyandang DIsabilitas Bab IX Rencana Aksi Daerah Bab X Kecamatan Inklusi Bab XI Penghargaan Bab XII Larangan Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (950.05 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.