kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sibolga, dan
besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini baik ditinjau dari pengaturan tarif, dasar hukum pembentukannya maupun jenis tarif retribusi yang dipungut
Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2021 ini adalah :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Ort Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2021, terdiri dari :
KETENTUAN UMUM;
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI;
GOLONGAN RETRIBUSI;
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF;
PENETAPAN DAN MASA RETRIBUSI;
KETENTUAN PENGECUALIAN;
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI;
SAAT RETRIBUSI TERUTANG;
TATA CARA PEMUNGUTAN;
TATA CARA PEMBAYARAN;
KADALUARSA PENAGIHAN;
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;
KEBERATAN;
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
PENGAWASAN;
PENYIDIKAN;
KETENTUAN PIDANA;
KETENTUAN PENUTUP.
Belum ada data…
Download Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2021 melalui link di bawah ini:
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan…
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah…
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan…
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja…