Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan kesejahteraan serta mendukung perkembangan ekonomi di daerah;
dan keberadaan pedagang lima perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sehingga terwujud suatu Lingkungan yang aman, tertib, sehat, bersih dan indah;
kaki;
serta untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaid Lima yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima”.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2020 ini adalah:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Ort. Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017.

KETENTUAN UMUM;
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN;
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL;
HAK DAN KEWAJIBAN;
LARANGAN;
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN;
PENYIDIKAN;
PEMBIAYAAN;
SANKSI;
KETENTUAN PERALIHAN;
KETENTUAN PENUTUP.