Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981,
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2001,
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004,
5. Undang-Undang No.26 Tahun 2007,
6. Undang-Undang No.20 Tahun 2008,
7. Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Uu No.12 Tahun 2011,
8. Undang-Undang No.17 Tahun 2012,
9. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007,
10. Peraturan Presiden No.125 Tahun 2012,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2012,
12. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008,
13. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum;
Ruang Lingkup dan Tujuan;
Penataan PKL;
Pemberdayaan PKL;
Hak, Kewajiban dan Larangan;
Monitroring, Evaluasi dan Pelaproan;
Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL;
Pendanaan;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana;
Sanksi Administraatif;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (172.15 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.