Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa untuk meningkatkan pelestarian adat dan budaya di Kota Sungai Penuh, maka perlu upaya penguatan lembaga adat Kota Sungai Penuh;
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas dan kewajiban mengupayakan penguatan kelembagaan adat serta menjamin kepastian hukum terhadap bentuk kelembagaan adat yang ada di Kota Sungai Penuh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah:

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Presiden No.78 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 Tahun 2014.