Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung Jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari wujud akses keadilan dan pemenuhan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum;
2. bahwa bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin yang selama ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan belum dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Miskin di Kota Sungai Penuh;
3. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2017 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

Perda ini mengatur mengenai:
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, meliputi;
Asas dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Hak dan Kewajiban;
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;
Pendanaan;
Larangan;
Sanksi Administratif;
Ketentuan Penyidikan;
Ketentuan Pidana.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (158.62 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.