Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan, sumber-sumber keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat, maka sistem pengelolaan keuangan daerah harus mampu mengakomodir tuntutan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat yaitu terwujudnya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas;
3. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah perlu diatur dengan peraturan daerah;
4. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
37. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
38. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
39. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008
41. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
42. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, penyusunan perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan aerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota, kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004

Download PDF (281.6 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.