Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Penyandang Disabilitas adalah bagian dari masyarakat Daerah yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang dilindungi, dihormati dan memiliki peran dengan berdasarkan keadilan, kesetaraan, kesamaan serta kemandirian;
bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban Daerah memberikan dan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan Penyandang Disabilitas melalui sarana dan prasarana untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan secara terpadu, memadai dan berkesinambungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.