Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangak memberikan pelayanan memenuhi tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kota Tidore Kepulauan, doperlukan kerterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efektif, diperlakukan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan guna percepatan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerntahan dan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun1999
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas dan Tujuan, Prinsip Penyelenggaraan Badan Publik, Hak dan Kewajiban Penyelenggara Badan Publik, Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, Informasi yang Dikecualikan, Mekanisme Mendapatkan Informasi, Komisi Informasi, Keberatan dan Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pidana.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (194.17 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.