Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2008
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
19. Keppres Nomor 170 Tahun 1997
20. Keppres Nomor 173 Tahun 1997.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Pajak Daerah, Nama Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan, Kewenangan Wilayah Pungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan Pajak dan Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluarsa Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (146.94 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.