Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

ABSTRAK

Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam.

Dasar hukum Peraturan Walikota Batam Nomor 20 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (113.39 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.