Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), Pemerintah memberikan Bantuan kepada Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka Mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dasar hukum Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2023 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Walikota adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021;
Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022;
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022;
Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022;