Peraturan Walikota Kediri Nomor 15 Tahun 2023

Peraturan Walikota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), perlu integritas dan komitmen aparatur sipil negara;
bahwa dalam rangka mendorong Aparatur Negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib melaporkan harta kekayaannya;
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), perlu dilakukan simplifikasi pelaporan harta kekayaan aparatur negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Dasar hukum Peraturan Walikota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108).