Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (E-sptpd) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

ABSTRAK

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi perpajakan perlu menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah;
bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun Sistem Informasi Pajak Daerah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagai panduan penerapannya;

Dasar hukum Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2022 ini adalah :

Pasal 18 ayat ( 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021;

Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

Bab I Ketentuan Umum Bab II Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik (E-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Monitoring/Pengawasan Bab V Larangan Bab VI Sanksi Administratif Bab VII Ketentuan Penutup