Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2024

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2024 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa termasuk Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam dan/atau masyarakat yang keberadaannya perlu didukung dengan suatu pendanaan penyelenggaraan pesantren oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;

Dasar hukum Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2024 ini adalah:

dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023;
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021;
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2022