Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2023

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Dasar hukum Peraturan Walikota Samarinda Nomor 54 Tahun 2023 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Permenpan RB RI Nomor 17 Tahun 2021;
Permenpan RB RI Nomor 25 Tahun 2021;
Permenpan RB RI Nomor 6 Tahun 2022;
Permenpan RB RI Nomor 7 Tahun 2022;
Permenpan RB RI Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021;
Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 9 tahun 2018;
Peraturan Walikota Kota Samarinda 16 Tahun 2022;